Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama.
Asumsi tentang pendidikan sebagai sarana dan instrumen untuk mengalihkan ilmu pengetahuan bukan hanya telah mereduksi makna hakiki dan fungsi pendidikan, tetapi juga menyepelekan warga didik dan arah ke depan.Pendidikan sejatinya adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi manusia agar...
memiliki karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan. Namun yang terjadi selama ini pendidikan masih terjebak pada pandangan dan praktek yang tidak membangun ruang pembelajaran yang bisa memperkaya nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, dan keadaban.
Dari Pendidikan
Pendidikan dewasa ini harus bisa berfungsi ikut membangun kapasitas bangsa sebagai manusia pembelajar, sehingga bisa andal dan percaya diri dalam percaturan global sekarang serta rancangan ke masa depan. Dalam konteks ini, bukan hanya kukuh dan lumintu dalam visi serta cita etis pendidikan yang humanis dan religius, melainkan juga pendidikan mempunyai daya dan tata kelola untuk memperkaya kehidupan yang demokratis.
Pengembangan nilai-nilai demokratis di sekolah juga perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumberdaya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki resistence yang kokoh di tengah-tengah konflik peradaban.
Langkah konkret yang menarik untuk direalisasikan bersama, terutama oleh insan pendidik dan pihak-pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan, adalah menciptakan ruang hidup dan praktek pendidikan sebagai sebuah kehidupan yang nyata, salah satunya adalah menerapkan budaya demokrasi di lingkungan sekolah sebagai miniatur perjalanan demokrasi dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya.
Langkah awal dalam melaksanakan penerapan demokrasi di sekolah sebagai media belajar berdemokrasiadalah membentuk KPO ( Komisi Pemilihan OSIS ), sebuah komisi yang bersifat sementara untuk melaksanakan pemilihan Majelis Perwakilan Kelas dan Badan Eksekutif OSIS. Ketika semua tugas sudah terlaksana maka KPO sudah tidak berfungsi lagi dan bisa dibubarkan.
Susunan KPO terdiri dari siswa/i disekolah yang bersangkutan yang independen, dalam hal ini tidak merupakan calon MPK ataupun Badan Eksekutif OSIS ( disarankan dari pengurus OSIS kelas XII yang sudah hampir habis masa bhaktinya ).
Langkah langkah yang akan dilakukan oleh KPO disusun dalam bentuk program kerja seperti berikut :
1. Sosialisasi tentang Pemilihan Pengurus OSIS
• Sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan karena tidak semua siswa/i memahami tentang konsep demokrasi. Menjelaskan kepada semua warga sekolah betapa pentingnya arti demokrasi terhadap penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas dan dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Sosialisasi ini bisa dilakukan di dalam kelas, lewat majalah dinding maupun internet ( fb, tweet dan web sekolah ).
• Memberikan pengertian dan pemahaman tentang rasa memiliki dan menjadi bagian dari proses demokrasi dalam lingkungan sekolah.
• Bahwa MPK dan Badan Eksekutif OSIS merupakan satu kesatuan yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang sudah menjadi program kerja OSIS.
2. Berkoordinasi dengan Wali Kelas terkait dengan MPK
MPK merupakan miniatur dari lembaga legislatif yang anggotanya dihimpun dari siswa/i dari daerah pemilihan/dapilnya (kelasnya) masing masing. Tugas utamanya adalah menyalurkan aspirasi di wilayahnya/kelasnya untuk dibawa ke rapat MPK untuk ditindaklanjuti oleh Badan Eksekutif OSIS
Dalam hal ini, KPO akan dibantu oleh Wali Kelas yang akan membantu dan mengesahkan MPK di kelas yang bersangkutan. Wali Kelas sangat mengetahui peta kelas dan kemampuan anak didiknya dengan baik.
3. Membantu proses pemilihan pengurus MPK
Setelah seluruh anggota MPK terdata, dilakukan sidang MPK untuk menentukan struktur kepengurusan MPK. KPO membantu dan menyediakan fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk memperlancar proses kegiatan tersebut. Adapun struktur MPK terdiri atas 10 Komisi yang mempunyai bidang tersebut di bawah ini ( Menyesuaikan dengan Permendiknas RI Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan), yaitu;
a. Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
b. Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia
c. Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
d. Prestasi Akademik, Seni dan, atau Olah Raga sesuai Bakat dan Minat
e. Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik dan Lingkungan Hidup
f. Pembinaan Kreatifitas, Ketrampilan dan Kewirausahaan
g. Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi yang terdiversifikasi
h. Pembinaan Sastra dan Budaya
i. Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
j. Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris
4. Melakukan proses seleksi calon calon pengurus OSIS
KPO melakukan penjaringan terhadap calon calon Badan Eksekutif OSIS, dengan kriteria dasar yaitu MAU dan MAMPU. MAU, karena tidak setiap siswa mau untuk menjadi pengurus OSIS dengan berbagai alasan. Bisa karena menjadi pengurus OSIS itu sibuk, karena rumahnya jauh, karena membantu orang tua, karena kurang percaya diri dan lain lain.
MAMPU, karena tidak setiap siswa mampu dalam mengemban tanggung jawab yang dibebankan, oleh sebab itu sebelum menjadi pengurus diadakan seleksi untuk mengukur tingkat kemampuan mereka. Test tersebut untuk mengukur bakat, minat, kemampuan, kesungguhan dan ketrampilan mereka secara individual. Hasil seleksi diumumkan berdasarkan peringkat sesuai kebutuhan jumlah personal dalam kepengurusan Badan Eksekutif OSIS
5. Melaksanakan LDKS calon Badan Eksekutif OSIS.
Bagi mereka yang telah terpilih sebagai Badan Eksekutif OSIS akan dibekali berbagai ketrampilan dan kecakapan dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya dengan mengikuti LDKS ( Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa). Materi yang diberikan dalam LDKS diantaranya adalah : Kepemimpinan, Organisasi, Jurnalistik, Dinamika Kelompok, Ketaqwaan dll.
Dalam pelaksanaan LDKS inilah akan mulai nampak bakat calon calon pemimpin yang menonjol, yang nantinya akan disiapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden OSIS.
6. Melaksanakan pemilihan Presiden OSIS dan Pengurusnya
• Calon calon Presiden dan Wakil Presiden OSIS yang telah terpilih dalam LDKS didokumentasikan untuk disosialisasikan pada seluruh warga sekolah, baik yang berada di sekolah maupun yang mengikuti praktek kerja industri melalui media elektronik ( website sekolah, facebook, tweeter, sms, banner dll )
• Foto foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden OSIS ditampilkan dalam bentuk surat suara dengan nomor urut yang telah didapat melalui undian yang dilakukan secara adil dan transparan.
• Mekanisme pemilihan dan penghitungan dilakukan di tempat terbuka yang bisa disaksikan oleh unsur unsur MPK, saksi, Pembina OSIS maupun seluruh warga sekolah.
• Setelah Presiden dan Wakil Presiden OSIS terpilih maka dilakukan pembentukan struktur Eksekutif OSIS. Dalam struktur Eksekutif OSIS tersebut juga terdiri dari 10 (sepuluh ) orang menteri yang juga menyesuaikan dengan bidang bidang dalam Permendiknas RI Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan seperti tersebutkan di atas.
• Pelantikan oleh Kepala Sekolah dan serah terima jabatan dari OSIS lama kepada OSIS baru.
7. Melaksanakan Kongres penyusunan Program Kerja (OSIS dan MPK) periode 2013/2014
Setelah semua kegiatan yang terkait dengan pemilihan Badan Eksekutif dan Badan Legislatif selesai dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan program kerja baru OSIS masa bhakti baru.
Pembuatan program kerja tersebut dikerjakan bersama antara Badan eksekutif dan Badan legislatif dengan didampingi pembina OSIS masing masing bidang.
Pembuatan program kerja ini dimaksudkan supaya OSIS baru mempunyai arah kegiatan yang jelas dan telah disepakati bersama.
8. Membuat laporan pertanggungjawaban
Tugas terakhir KPO adalah membuat laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk portofolio yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan, sesuai dengan urutan kegiatan.
Demikianlah perjalanan sebuah demokrasi di sekolah yang diharapkan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran berdemokrasi sebagai bekal berdemokrasi yang sebenarnya dalam masyarakat nanti. Mudah mudahan bisa terlahir generasi penerus bangsa yang hebat dan handal dalam beraspirasi dan membawa aspirasi masyarakat. Semoga bermanfaat.
0 komentar:
Posting Komentar